Tesis ini mengkaji masalah ketidakadilan sosial di Indonesia, yang diindikasikan oleh paradoks antara pertumbuhan ekonomi yang kuat dan Indeks Pembangunan Manusia yang rendah. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik keadilan sosial dalam Sila kelima Pancasila, untuk menafsirkannya dalam konteks konsep Amartya Sen tentang pembangunan sebagai kebebasan, dan untuk merumuskan relevansinya bagi kebijakan publik yang adil di Indonesia. Dengan menggunakan metodologi komparatif-filosofis, studi ini secara konstruktif mengkomparasikan pemikiran para pendiri bangsa (Hatta, Soekarno, Soepomo), sebagaimana tercantum dalam risalah sidang BPUPKI 1945 dan Konstitusi UUD 1945, dengan gagasan utama Sen bahwa kebebasan adalah tujuan sekaligus sarana pembangunan, dan bahwa kebebasan tersebut diimplementasikan melalui lima kebebasan instrumental dan pendekatan kapabilitas. Analisis data dilakukan melalui hermeneutika struktural, analisis kontekstual historis, dan pendekatan konstruktif untuk memetakan jaringan gagasan dan menghasilkan sintesis filosofis baru. Temuan penelitian menyoroti konvergensi filosofis yang kuat antara kedua tradisi dan perspektif, terutama penolakan reduksionisme ekonomi dan pembangunan yang berpusat pada manusia. Sintesis komparatif mengarah pada konsep 'agensi relasional bebas', di mana kebebasan substantif individu diperkuat dalam kerangka hubungan sosial yang saling mendukung dengan komunitasnya dan lembaga negara oleh semangat gotong royong. Pada tingkat teoritis, studi merekomendasikan: (a) pergeseran paradigma dalam pembangunan, dari pendekatan berbasis komoditas dan eksploitasi SDA beralih ke pendekatan yang berbasis pada peningkatan kapabilitas; (b) redefinisi peran warga negara sebagai agen pembangunan; (c) kebijakan publik yang adil mensyaratkan adanya agenda dekolonial terhadap mentalitas eksploitatif dan koruptif; (d) keadilan sosial juga membutuhkan indikator evaluatif berkala seperti Indeks Keadilan Sosial Pancasila. Indeks ini mengukur dimensi material, partisipatif, pengakuan, ekologis, gotong royong. Secara praktis, lima kebebasan instrumental Sen terbukti relevan untuk menerjemahkan keadilan sosial Pancasila ke dalam kebijakan publik yang terukur. Misalnya: (1) Program Merdeka Belajar di sektor pendidikan dipandang sebagai langkah strategis untuk memperluas kesempatan sosial, namun harus seiring dengan penguatan infrastruktur dan perhatian khusus pada faktor konversi; (2) pemberian izin penambangan khusus (IUPK) kepada organisasi keagamaan (PP No. 25/2024) dikritik sebagai kebijakan kontraproduktif yang melanggar ketentuan Pasal 33 Konstitusi, berisiko menimbulkan ketidaksetaraan sosial, dan menyebabkan deprivasi lembaga religius yang biasanya dikenal sebagai pendukung utama etika dan keadaban publik; (3) reformasi bantuan sosial (bansos) diperlukan agar tidak hanya menjadi alat politik jangka pendek, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat kapabilitas nyata para penerima; (4) penguatan sistem e-LHKPN sangat penting untuk menjamin transparansi birokrasi dan pengawasan publik: terakhir, (5) studi ini mengkritik klaim yang berlebihan tentang indeks kebahagiaan, menyoroti pentingnya ukuran kesejahteraan multidimensional yang memprioritaskan perluasan kebebasan nyata dan kemampuan konkret, bukan sekadar adaptasi psikologis terhadap kemiskinan. Akhirnya, Tesis ini menyimpulkan bahwa keadilan sosial, sebagaimana didefinisikan oleh Pancasila dan diinterpretasikan melalui lensa Sen, bukanlah sekadar cita-cita normatif, tetapi proyek pembebasan terus-menerus yang membutuhkan transformasi mental individual dan struktural, penguatan lembaga demokrasi, dan memperkuat serta mempromosikan nilai gotong-royong sebagai basis budaya untuk membumikan keadilan sosial di tengah masyarakat.